Krisis Regulasi Malang Raya sebagai kawasan hulu DAS Brantas

KRISIS REGULASI

(Kebijakan Yang Tidak Berpihak Kepada Lingkungan)

Malang Raya meliputi 3 Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Kota Batu
2. Kabupaten Malang
3. Kota Malang

Berada di ketinggian sampai 1000 mdpl, Malang Raya berada dalam posisi cukup unik yaitu berada tepat ditengah 4 pegunungan besar yaitu Bromo-Tengger-Semeru, Arjuno Welirang, Anjasmoro dan Kawi yang terletak di bagian tengah ke selatan Provinsi Jawa Timur.

Keberadaan wilayah ini sangat penting mengingat wilayah ini terkenal sebagai kawasan produksi pangan, pertanian buah dan bunga, tujuan pariwisata serta tempat pendidikan. Bahkan produksi pertanian sayur mayur, buah dan bunga dari wilayah ini mendominasi sebagaian wilayah Indonesia Timur.

Pertumbuhan ekonomi Malang Raya yang berorientasi sebagai Daerah Tujuan Wisata berbasis Sumber Daya Alam mustinya berdampak positif terhadap pelestarian dan konservasi alam yang ada di wilayah tersebut. Namun, fakta yang terjadi tidak menunjukkan adanya niat baik dan tindakan nyata Pemerintah Daerah di wilayah Malang Raya (Batu, Kabupaten dan Kota Malang) melalui regulasi/kebijakan yang mengatur keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Kebijakan yang tidak berpihak terhadap krisis wilayah di Malang Raya dapat dinilai dari :

1. Penetapan kawasan wisata di bagian selatan Kota Batu (Kecamatan Batu dan Junrejo) dengan mengalihfungsikan kawasan lahan lereng Gunung Panderman menjadi kawasan pembangunan fisik sebagai sentra tujuan pariwisata.
2. Memberikan izin bagi tempat wisata di wilayah tersebut untuk menggunakan Sumur Air Bawah Tanah sehingga berdampak secara langsung terhadap keberadaan debit sumur air penduduk yang berada di lokasi di bawahnya.

Contoh kasus keberadaan Perumahan Panderman, Jawa Timur Park 1 dan 2, BNS yang dikritik secara aktif oleh Simpul WALHI Malang Raya

1. Belum adanya penerapan tegas yang mengatur batas wilayah yang difungsikan sebagai kawasan pemukiman dengan kawasan produksi pangan persawahan. Di wilayah Junrejo (Kota Batu), Karangploso (Kabupaten Malang) dan Lowokwaru (Kota Malang) semakin pesat munculnya Kawasan Perumahan yang mulai menggusur lahan persawahan. Padahal di daerah tersebut dikenal sebagai kawasan periuk air yaitu sebuah wilayah yang mempunyai limpahan sumber mata air, sumur dan aliran sungai yang sangat besar.
2. Pencemaran air sungai yang berada di wilayah perkotaan disebabkan mudahnya Pemerintah memberikan izin mendirikan bangunan yang seharusnya disediakan lahan menjadi kosong berjarak 3 meter dari bibir sungai. Pencemaran ini meliputi limbah rumah tangga (usaha kos-kos an), kimia (laundry) dan sampah (organic & non-organik). Selain itu, dampak lain yang terjadi adalah banjir besar di beberapa titik sejak dasawarsa terakhir.
3. Pengalihfungsian Lahan Terbuka dan Huta Kota menjadi kawasan pengembangan perekonomian tidak di imbangi dengan menukar di tempat lain. Contoh kasus adalah Pembangunan Malang Town Square dan sekitarnya, Kawasan Perumahan Mewah Ijen Nirwana

Malang Raya sebagai Hulu Sungai Brantas

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum mampu untuk mewujudkan peningkatan perekonomian yang berwawasan lingkungan.

Sungai Brantas adalah penyedia air yang cukup besar bagi Ibukota Provinsi Surabaya dan melewati 8 Kabupaten serta 6 Kota di Jawa Timur. Hulu sungai Brantas terletak di Malang Raya tepatnya dari sumber mata air di wilayah Desa Sumber Brantas – Kecamatan Bumiaji – Kota Batu.

Secara topografis Kecamatan Bumiaji merupakan bagian tertinggi dari wilayah Kota Batu dengan luas lahan diatas 50 Ha, jumlah penduduk 1500 orang yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian (apel, sayur, bunga). Kecamatan Bumiaji merupakan daerah hulu. Terdapat sekitar 111 sumber air, yang hari ini tersisa sekitar 57 sumber dengan rincian 20 sumber berada di wilayah perhutani dan 37 sumber tersebar di lahan milik penduduk.

Sebagai kajian kritis terhadap penyelamatan hutan maupun sumber air di kawasan DAS Brantas telah diutarakan bahwa pada tahun 2007 pada 20 tahun yang lalu tumpahan air yang ada di Sumber Brantas mencapai 20 cm sementara hari ini kurang dari 5 cm, maka kalau dalam waktu 5 tahun mendatang Bumiaji tidak diselamatkan maka Jawa Timur akan kekeringan.

Kerusakan lingkungan diwilayah SubDAS Brantas disebabkan oleh banyaknya penggundulan hutan yang diperuntukkan bagi lahan pertanian. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa, pembangunan perekonomian justru tidak memperhatikan kepekaan terhadap keberlangsungan fungsi pepohonan sebagai penopang stabilitas lingkungan dalam menyimpan kandungan air sekaligus penyangga tanah.

Kendala yang dihadapi dalam rangka Konservasi SubDAS Brantas

Terdapat beberapa indikator kelemahan maupun problem sosial dalam rangka pengelolaan lingkungan dikawasan SubDas Brantas Hulu.

Adapun problematika yang ada antara lain:

1. Dominasi orientasi ekonomi mengalahkan ekologi
2. Aksi lingkungan belum menjadi agenda yang berkelanjutan (Ceremonial-Sporadis)
3. Rendahnya kesadaran masyarakat pada konservasi hutan dan air
4. Sistem pengelolaan tanah dan hutan yang tidak Pro-Konservasi (Regulasi Non-Environmentalist)

Permasalahan konservasi SubDAS Brantas dan pengelolaan hutan di Kecamatan Bumiaji didasarkan pada urgensitas maupun vitalnya fungsi hutan sekaligus sumber air bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya yang ada di Bumiaji, akan tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisa BP DAS Brantas 2004 dan Studi SBWS Brantas 2007 menyebutkan bahwa luas lahan kritis kawasan hutan di Kecamatan bumiaji menginformasikan sebagaimana berikut ini :

1. Hutan lindung seluas 146 Ha
2. Hutan Konservasi  seluas 185 Ha
3. Hutan Produksi seluas 594 Ha
4. Kawasan Lindung seluas 141 Ha
5. Kawasan Budidaya Pertanian seluas 1.758 Ha